BATUAH NUSANTARA, Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) tingkat provinsi yang digelar di Aula Bapperida Kalteng, Senin (14/4/2025).
Dalam sambutannya, Edy menegaskan bahwa persoalan stunting masih menjadi tantangan besar yang mengancam kualitas sumber daya manusia.
“Ini bukan sekadar urusan gizi, tapi menyangkut masa depan daerah dan daya saing bangsa,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting sudah masuk dalam Program 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur. Program tersebut diselaraskan dengan kebijakan nasional, seperti Asta Cita Presiden Prabowo, Program Makan Bergizi Gratis, serta Lumbung Pangan Nasional.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka stunting di Kalteng menunjukkan tren positif dengan penurunan sebesar 3,4 persen. Dari sebelumnya 26,9 persen (2022) menjadi 23,5 persen pada tahun 2023.
“Kita menargetkan turun hingga 20,6 persen di 2025. Maka dari itu, semua pihak harus menyatukan langkah, memperkuat konvergensi program,” kata Edy.
Ia juga menekankan pentingnya penanganan terpadu yang menyasar kelompok prioritas, demi hasil yang maksimal dan berkelanjutan.
“Jika kita lambat, dampaknya bisa berkepanjangan. Anak-anak yang terdampak stunting akan mengalami hambatan pertumbuhan dan mempengaruhi pembangunan daerah ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kalteng, Leonard S. Ampung, menjelaskan bahwa forum rakor ini menjadi ruang menyatukan strategi dan arah kebijakan PPS agar lebih efektif.
“Kami ingin semua pihak bergerak bersama, dari OPD hingga mitra non-pemerintah, untuk menciptakan dampak yang nyata di lapangan,” ujarnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ketua TP PKK Kalteng, kepala daerah dari seluruh kabupaten/kota, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara virtual. (bn-red)
